TUGAS HUKUM LAUT (ORGANISASI MARITIM)

ARNUDIN
230210110044

Organisasi Kemaritiman

International Seabed Authority (ISA/ISBA)

International Sea-Bed Authority adalah organisasi otonom yang memiliki fungsi sebagai alat legitimasi formil untuk menyetujui kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di kawasan dasar laut serta bersama-sama mengelola hasil kekayaannya. Karena diketahui bahwa kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di kawasan dasar laut menghasilkan industri yang besar, maka Otorita didirikan sebagai badan yang membatasi dan mencegah kesewenang-wenangan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang dilakukan oleh negara maju.

International Seabed Authority ini selanjutnya dikenal dengan istilah “Otorita”, Otorita Kawasan Dasar Laut lahir dari implementasi Bab XI Unclos 1982 dan Perjanjian 1994, Ketentuannya sudah ditetapkan dalam Pasal 1 ayat (2) “Authority, means the International Seabed Authority” yang artinya Otorita adalah Badan Otorita Internasional, dan diatur lebih khusus lagi ke dalam bentuk perjanjian “Implementing Agreement 1994”.

ISA berdiri pada tanggal  16 November 1994 dan beroperasi penuh pada Juni 1996. Otorita memiliki kantor pusat di Kingston, Jamaika, setelah berlakunya Konvensi 1982. Otorita mulai beroperasi secara penuh sebagai organisasi internasional otonom pada bulan Juni 1996, ketika mengambil alih tempat dan fasilitas di Kingston, Jamaika yang sebelumnya digunakan oleh Kantor Hukum Laut PBB, Kingston. Rapat Otorita diadakan di Pusat Konferensi Jamaika di pusat kota Kingston.

Badan Otorita ini mempunyai badan-badan utama (principal organ), yaitu Majelis (an Assembly), Dewan (a Council), Sekretariat (a Secretariat),Komisi Hukum dan Teknik , Komite Keuangan  dan Perusahaan (the Enterprise). Sampai pada tanggal 8 Januari 2013 ada 165 negara anggota dari the International Seabed Authority (ISA). Daftar anggotanya, yaitu:

Tabel 1. Daftar Anggota the International Seabed Authority (ISA) Sampai 8 Januari 2013

Albania	Dominica	Lithuania	Romania
Algeria	Dominican Republic	Luxembourg	Russian Federation
Angola	Ecuador	Madagascar	Saint Kitts and Nevis
Antigua and Barbuda	Egypt	Malawi	Saint Lucia
Argentina	Equatorial Guinea	Malaysia	Saint Vincent and the Grenadines
Armenia	Estonia	Maldives	Samoa
Australia	European Union	Mali	Sao Tome and Principe
Austria	Fiji	Malta	Saudi Arabia
Bahamas	Finland	Marshall Islands	Senegal
Bahrain	France	Mauritania	Seychelles
Bangladesh	Gabon	Mauritius	Sierra Leone
Barbados	Gambia	Mexico	Singapore
Belarus	Georgia	Micronesia (Federated States of)	Slovakia
Belgium	Germany	Monaco	Slovenia
Belize	Ghana	Mongolia	Solomon Islands
Benin	Greece	Montenegro	Somalia
Bolivia	Grenada	Morocco	South Africa
Bosnia and Herzegovina	Guatemala	Mozambique	Spain
Botswana	Guinea	Myanmar	Sri Lanka
Brazil	Guinea-Bissau	Namibia	Sudan
Brunei Darussalam	Guyana	Nauru	Suriname
Bulgaria	Haiti	Nepal	Swaziland
Burkina Faso	Honduras	Netherlands	Sweden
Cameroon	Hungary	New Zealand	Switzerland
Canada	Iceland	Nicaragua	Thailand
Cape Verde	India	Nigeria	The Former Yugoslav Republic of Macedonia
Chad	Indonesia	Niue	Timor-Leste
Chile	Iraq	Norway	Togo
China	Ireland	Oman	Tonga
Comoros	Italy	Pakistan	Trinidad & Tobago
Congo	Jamaica	Palau	Tunisia
Cook Islands	Japan	Panama	Tuvalu
Costa Rica	Jordan	Papua New Guinea	Uganda
Côte d'Ivoire	Kenya	Paraguay	Ukraine
Croatia	Kiribati	Philippines	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Cuba	Kuwait	Poland	United Republic of Tanzania
Cyprus	Lao People's Democratic Republic	Portugal	Uruguay
Czech Republic	Latvia	Qatar	Vanuatu
Democratic Republic of the Congo	Lebanon	Republic of Korea	Vietnam
Denmark	Lesotho	Republic of Moldova	Yemen
	Liberia	Republic of Serbia	Zambia
Djibouti			Zimbabwe

Mengapa ISA didirikan kerena memiliki Fungsi utama, yaitu untuk mengatur penambangan dasar laut dalam dan untuk memberikan penekanan khusus untuk memastikan bahwa lingkungan laut dilindungi dari efek berbahaya yang mungkin timbul selama kegiatan pertambangan, termasuk eksplorasi, sehingga Perlu dilakukan pengawasan. Pengawasan produksi dilakukan oleh Badan Otorita Internasional atas kekayaan di Kawasan yang di dalamnya terdapat minyak, gas, dan mineral lainnya. Pihak yang melakukan produksi di Kawasan adalah negara atau perusahaan setelah mendapat izin dari ISBA tersebut sebagaimana diatur oleh Pasal 151 Konvensi Hukum Laut 1982.

Sebagai bagian dari program kerja substantif, Sekretariat Otorita juga melaksanakan penilaian sumber daya rinci pada area dicadangkan untuk Otorita; mempertahankan database khusus (POLYDAT) data dan informasi tentang sumber daya wilayah laut internasional dan memantau arus status pengetahuan ilmiah lingkungan laut, seperti laut dalam sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan dan perumusan data Repositori Pusat. Otoritas juga memiliki tanggung jawab untuk mempromosikan dan mendorong penelitian ilmiah kelautan di wilayah laut internasional dan untuk menyebarluaskan hasil penelitian tersebut.

Dalam kerangka penyelesaian sengketa tentang pemanfaatan kekayaaan di Kawasan tersebut telah dibentuk Kamar Sengketa Dasar Laut yang merupakan bagian dari Pengadilan Internasional Hukum Laut (Sea-Bed Disputes Chamber of the International Tribunal for the Law of the Sea). Kamar Sengketa Dasar Laut tersebut mempunyai jurisdiksi atas kegiatan di Kawasan yang dilakukan oleh Negara, perusahaan, organisasi internasional atau kontrak-kontrak antara ISBA dengan pihak lainnya sebagaimana diatur oleh Pasal 186-187 Konvensi Hukum Laut 1982. Demikian juga Chamber harus memberikan pendapat berupa nasihat (advisory opinion) atas permintaan Majelis atau Dewan mengenai persoalan hukum yang timbul dalam ruang lingkup kegiatan di Kawasan sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 191 Konvensi Hukum Laut 1982. Salah satu Kebijakan kelautan baru Jepang dalam menekankan kebutuhan untuk mengembangkan hidrat metana dan deposit hidrotermal dalam zona ekonomi eksklusif Jepang dan rencana komersialisasi sumber daya dalam 10 tahun ke depan dilaporkan kepada ISBA pada bulan April 2008.

Pada tahun 2008, Otorita menerima dua aplikasi baru untuk otorisasi dalam mengeksplorasi nodul polimetalik, datang untuk pertama kalinya dari perusahaan-perusahaan swasta dalam mengembangkan negara pulau di Daerah Pasifik . Kegiatan ini disponsori oleh pemerintah masing-masing dan kontraknya selama 15 tahun ,yaitu Nauru Ocean Resources Inc.( 22 Juli 2011) dan Tonga Offshore Mining Limited (12 Januari 2012).

Daftar Acuan

http://akbarkurnia.blogspot.com/2011/06/international-sea-bed-area-isba-menurut.html

http://www.isa.org/